Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
AKBP Winarno, S.H., S.I.K.
Kabidkum Polda Banten AKBP Winarno, S.H., S.I.K.
AKBP Andika Adi Pradana, S.I.K., M.M.
Kapolres Cilegon AKBP Andika Adi Pradana, S.I.K., M.M.
Logo Polres Cilegon
POJOK HUKUM POLRES CILEGONEdukasi hukum untuk masyarakat

Pojok Hukum
Polres Cilegon

Temukan penjelasan hukum yang lebih mudah dipahami, sumber regulasi yang dapat diperiksa, dan informasi proses kepolisian yang relevan bagi masyarakat.

Polisi Bersama Masyarakat · Melindungi, Mengayomi dan Melayani
Kata Pengantar

Hukum perlu hadir dekat dengan masyarakat.

Selamat datang di Pojok Hukum Polres Cilegon.

Melalui media ini, kami ingin menghadirkan informasi hukum yang lebih mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Pengetahuan hukum yang baik diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali hak dan kewajibannya, memahami proses yang berlaku, serta mengetahui sumber informasi yang dapat dipercaya.

Pojok Hukum disusun sebagai media edukasi. Informasi di dalamnya tidak menggantikan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa, tidak menentukan siapa yang benar atau salah, dan tidak mengambil alih kewenangan petugas maupun lembaga yang berwenang.

Bacaan

Materi terbaru

Lihat semua materi →
Hak Masyarakat

Bagaimana cara melaporkan pinjaman online ilegal atau teror penagihan utang?

enanganan Awal & Pengamanan Bukti: Simpan tangkapan layar pesan, riwayat panggilan, dan bukti teror atau intimidasi. Blokir nomor penagih dan amankan akses data pribadi di ponsel. Pelaporan ke Instansi Resmi: OJK (157 / WA 081-157-157-157): Laporkan penagihan tidak beretika dan pinjol ilegal. Satgas PASTI (satgaspasti@ojk.go.id): Kirim bukti aktivitas keuangan ilegal. Kemenkomdigi (aduankonten.id): Minta pemblokiran aplikasi atau tautan pinjol ilegal. Pelaporan Pidana ke Kepolisian: Datangi SPKT Polres/Polsek jika terdapat ancaman, pemerasan, penyebaran data pribadi, atau pencemaran nama baik (pelanggaran KUHP dan UU ITE). Bawa dokumen identitas (KTP), bukti pencairan pinjaman, dan tangkapan layar bukti ancaman.

Baca materi →
Dunia Digital

Apa yang harus saya lakukan jika menjadi korban phishing atau rekening dibobol?

Penanganan Awal Korban Phishing / Rekening Dibobol: Segera hubungi call center bank atau e-wallet untuk memblokir rekening, m-banking, dan kartu ATM. Ubah PIN, password email, dan akun keuangan dari perangkat yang aman. Cetak rekening koran dan minta surat keterangan pemblokiran dari kantor cabang bank. Laporkan nomor rekening pelaku ke portal resmi id.cekrekening.id. Buat laporan ke SPKT Polres Cilegon untuk ditangani Unit Tipidter/Siber Satreskrim dengan melampirkan bukti transfer, tangkapan layar chat, dan KTP.

Baca materi →
Saksi & Korban

Saya dipukul atau dianiaya. Ke mana saya harus melapor?

Segera datangi Kantor Polisi terdekat (Polsek atau Polres) untuk membuat laporan kepolisian. Jika kondisi Anda membutuhkan penanganan medis atau terluka, Anda bisa langsung ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan sekaligus pemeriksaan visum.

Baca materi →
Proses Kepolisian

Apa perbedaan laporan dan pengaduan?

Laporan pada dasarnya merupakan pemberitahuan kepada pihak berwenang mengenai peristiwa yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Baca materi →
Proses Kepolisian

Apa yang dimaksud penyelidikan dan penyidikan?

Draft materi edukasi. Isi hukum belum dipublikasikan dan menunggu review Sikum.

Baca materi →
Proses Kepolisian

Apa perbedaan saksi, terlapor, tersangka, dan terdakwa?

Draft materi edukasi. Isi hukum belum dipublikasikan dan menunggu review Sikum.

Baca materi →
Logo Divisi Hukum Polri
Rujukan HukumTerhubung dengan sumber resmi Divisi Hukum Polri

Materi Pojok Hukum merujuk pada sumber resmi. SISDIVKUM Polri menjadi rujukan utama untuk produk hukum kepolisian, dilengkapi JDIH resmi lain bila diperlukan.

Penting untuk dipahami

Pojok Hukum memberi informasi, bukan keputusan atas perkara.

Untuk peristiwa konkret, pemeriksaan fakta dan bukti tetap dilakukan melalui proses serta petugas yang berwenang. Portal ini membantu masyarakat memahami istilah, proses, hak, kewajiban, dan sumber hukum secara umum.