Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Keluarga & Anak

Apa yang perlu dilakukan bila anak menjadi korban perundungan?

Pastikan keselamatan anak dan hentikan kontak dengan situasi yang berbahaya. Simpan bukti seperti pesan, foto, catatan kejadian, atau keterangan sekolah.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Pastikan keselamatan anak dan hentikan kontak dengan situasi yang berbahaya. Simpan bukti seperti pesan, foto, catatan kejadian, atau keterangan sekolah. Bicarakan dengan anak secara tenang, koordinasikan dengan sekolah bila relevan, dan laporkan bila terdapat kekerasan atau dugaan tindak pidana.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Dengarkan anak dengan tenang dan hindari pertanyaan yang mengarahkan.
  • Jaga kerahasiaan identitas dan batasi penyebaran foto/video anak.
  • Libatkan pendamping/orang dewasa tepercaya sesuai kebutuhan dan gunakan layanan PPA-PPO bila ada dugaan tindak pidana.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Pada persoalan anak menjadi korban perundungan, keselamatan korban lebih dahulu daripada pembuktian sempurna. Penanganan perempuan dan anak di lingkungan Polri dilakukan melalui fungsi PPA/PPO, sedangkan kebutuhan medis atau perlindungan darurat harus ditangani tanpa menunggu seluruh bukti terkumpul.

Saluran layanan yang relevan

Bila ada bahaya langsung, pindah ke tempat aman dan hubungi 110 atau kepolisian. Untuk laporan, bawa informasi yang tersedia ke SPKT. Simpan bukti secara aman dan sampaikan kebutuhan pendampingan, pemeriksaan medis, atau perlindungan kepada petugas.

Hal yang perlu dihindari

Jangan menyalahkan korban, memaksa korban mengulang cerita kepada banyak orang, mempertemukan korban dengan pihak yang ditakuti tanpa kebutuhan, atau mempublikasikan identitas anak/korban.

Rujukan utama

UU Penghapusan KDRT, UU TPKS, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pelindungan Saksi dan Korban, dan KUHAP.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗