Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Keluarga & Anak

Apa yang dimaksud diversi secara umum?

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sesuai syarat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sesuai syarat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya antara lain mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan penyelesaian yang bertanggung jawab. Hal yang perlu diperhatikan • Catat fakta secara runtut. • Simpan dokumen dan bukti yang relevan. • Gunakan saluran resmi bila memerlukan penanganan lebih lanjut.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Materi diversi secara umum perlu dibaca dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam proses kepolisian, perlakuan terhadap anak, baik sebagai korban, saksi, maupun anak yang berhadapan dengan hukum, tidak disamakan dengan orang dewasa.

Saluran layanan yang relevan

Jaga ketenangan dan kerahasiaan anak, catat kebutuhan khusus, serta minta pendampingan yang sesuai ketika anak berinteraksi dengan proses hukum. Untuk peristiwa konkret, gunakan SPKT dan fungsi PPA/PPO.

Hal yang perlu dihindari

Jangan mempublikasikan identitas anak, mengintimidasi, menyalahkan, atau memaksa anak memberikan keterangan di luar kebutuhan penanganan.

Rujukan utama

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pelindungan Saksi dan Korban, dan KUHAP.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗