Inti yang perlu dipahami
Pemulihan korban TPKS mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan hak korban sesuai kebutuhannya. Penanganan tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga akses layanan, pelindungan, pendampingan, dan pemulihan. Hal yang perlu diperhatikan • Catat fakta secara runtut. • Simpan dokumen dan bukti yang relevan. • Gunakan saluran resmi bila memerlukan penanganan lebih lanjut.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Pada persoalan pemulihan korban dalam konteks TPKS, keselamatan korban lebih dahulu daripada pembuktian sempurna. Penanganan perempuan dan anak di lingkungan Polri dilakukan melalui fungsi PPA/PPO, sedangkan kebutuhan medis atau perlindungan darurat harus ditangani tanpa menunggu seluruh bukti terkumpul.
Saluran layanan yang relevan
Bila ada bahaya langsung, pindah ke tempat aman dan hubungi 110 atau kepolisian. Untuk laporan, bawa informasi yang tersedia ke SPKT. Simpan bukti secara aman dan sampaikan kebutuhan pendampingan, pemeriksaan medis, atau perlindungan kepada petugas.
Hal yang perlu dihindari
Jangan menyalahkan korban, memaksa korban mengulang cerita kepada banyak orang, mempertemukan korban dengan pihak yang ditakuti tanpa kebutuhan, atau mempublikasikan identitas anak/korban.
Rujukan utama
UU Penghapusan KDRT, UU TPKS, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pelindungan Saksi dan Korban, dan KUHAP.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.