Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Keluarga & Anak

Apa yang dimaksud pemulihan korban dalam konteks TPKS?

Pemulihan korban TPKS mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan hak korban sesuai kebutuhannya.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Pemulihan korban TPKS mencakup upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan hak korban sesuai kebutuhannya. Penanganan tidak hanya berfokus pada proses pidana, tetapi juga akses layanan, pelindungan, pendampingan, dan pemulihan. Hal yang perlu diperhatikan • Catat fakta secara runtut. • Simpan dokumen dan bukti yang relevan. • Gunakan saluran resmi bila memerlukan penanganan lebih lanjut.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Pada persoalan pemulihan korban dalam konteks TPKS, keselamatan korban lebih dahulu daripada pembuktian sempurna. Penanganan perempuan dan anak di lingkungan Polri dilakukan melalui fungsi PPA/PPO, sedangkan kebutuhan medis atau perlindungan darurat harus ditangani tanpa menunggu seluruh bukti terkumpul.

Saluran layanan yang relevan

Bila ada bahaya langsung, pindah ke tempat aman dan hubungi 110 atau kepolisian. Untuk laporan, bawa informasi yang tersedia ke SPKT. Simpan bukti secara aman dan sampaikan kebutuhan pendampingan, pemeriksaan medis, atau perlindungan kepada petugas.

Hal yang perlu dihindari

Jangan menyalahkan korban, memaksa korban mengulang cerita kepada banyak orang, mempertemukan korban dengan pihak yang ditakuti tanpa kebutuhan, atau mempublikasikan identitas anak/korban.

Rujukan utama

UU Penghapusan KDRT, UU TPKS, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pelindungan Saksi dan Korban, dan KUHAP.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗