Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Dunia Digital

Apa yang perlu dilakukan bila menerima pesan penipuan?

Jangan mengikuti instruksi transfer, membuka tautan, atau memberikan data autentikasi. Verifikasi melalui kanal resmi pihak yang dicatut.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Jangan mengikuti instruksi transfer, membuka tautan, atau memberikan data autentikasi. Verifikasi melalui kanal resmi pihak yang dicatut. Simpan nomor pengirim, isi pesan, tautan, waktu, dan bukti transaksi bila sudah terjadi kerugian.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Hentikan transaksi lanjutan dan jangan kirim OTP atau data autentikasi.
  • Hubungi bank, dompet digital, marketplace, atau penyedia layanan melalui kanal resmi bila transaksi baru terjadi.
  • Simpan bukti pembayaran, akun, nomor telepon/rekening, percakapan, dan detail pesanan.
  • Laporkan melalui kepolisian bila terdapat dugaan tindak pidana.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Untuk menerima pesan penipuan, Polri melalui Pusiknas/Bareskrim terus mengingatkan bahwa modus digital sering memakai platform tiruan, tautan tidak resmi, urgensi palsu, permintaan setoran, atau permintaan data rahasia. Bukti digital perlu diamankan sebelum komunikasi atau akun berubah.

Saluran layanan yang relevan

Hentikan interaksi yang mencurigakan, simpan chat, URL, username, nomor telepon/rekening, bukti transaksi, serta waktu kejadian. Ubah kata sandi bila akun berisiko dan laporkan ke kepolisian bila ada dugaan tindak pidana atau kerugian.

Hal yang perlu dihindari

Jangan mengirim OTP, PIN, kata sandi, atau data identitas; jangan melakukan transfer tambahan untuk “mengembalikan dana”; jangan menghapus percakapan sebelum bukti diamankan.

Rujukan utama

KUHP Nasional, KUHAP, UU ITE sebagaimana terakhir diubah, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗