Inti yang perlu dipahami
Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lain. Nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, foto, dan data akun dapat menjadi data pribadi tergantung konteks. Hal yang perlu diperhatikan • Berikan data hanya kepada pihak yang berwenang dan sesuai kebutuhan pelayanan. • Hindari mengirim foto identitas melalui akun pribadi yang tidak dapat diverifikasi. • Tutup informasi yang tidak relevan ketika membuat salinan untuk keperluan umum, sepanjang tidak mengganggu keabsahan dokumen.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Dalam persoalan data pribadi secara umum, kebutuhan pembuktian tidak menghapus kewajiban menjaga data pribadi. Berikan data kepada petugas atau kanal resmi sesuai kebutuhan; penyebaran ke ruang publik justru dapat menambah risiko bagi korban maupun pihak lain.
Saluran layanan yang relevan
Simpan dokumen asli dengan aman. Bila mengirim salinan, pastikan penerima dan tujuan jelas. Untuk laporan konkret, serahkan bukti melalui mekanisme pelayanan resmi dan jangan mengunggah dokumen identitas ke ruang publik.
Hal yang perlu dihindari
Jangan menyebarkan NIK, alamat, nomor telepon, data anak, data kesehatan, atau materi pribadi tanpa dasar dan kebutuhan yang jelas. Hindari mengedit dokumen asli yang akan digunakan sebagai bukti.
Rujukan utama
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU ITE sebagaimana terakhir diubah; KUHAP untuk kepentingan pembuktian.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.