Inti yang perlu dipahami
Periksa apakah ada kebutuhan yang sah untuk mempublikasikan identitas dan apakah unggahan dapat memicu ancaman, doxing, atau penghakiman publik. Bila tujuan hanya untuk melapor, kirim informasi kepada petugas atau platform melalui kanal privat/resmi.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen dan bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi bila memerlukan penanganan lebih lanjut.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Dalam persoalan Apa yang perlu diperhatikan sebelum mengunggah identitas orang lain, kebutuhan pembuktian tidak menghapus kewajiban menjaga data pribadi. Berikan data kepada petugas atau kanal resmi sesuai kebutuhan; penyebaran ke ruang publik justru dapat menambah risiko bagi korban maupun pihak lain.
Saluran layanan yang relevan
Simpan dokumen asli dengan aman. Bila mengirim salinan, pastikan penerima dan tujuan jelas. Untuk laporan konkret, serahkan bukti melalui mekanisme pelayanan resmi dan jangan mengunggah dokumen identitas ke ruang publik.
Hal yang perlu dihindari
Jangan menyebarkan NIK, alamat, nomor telepon, data anak, data kesehatan, atau materi pribadi tanpa dasar dan kebutuhan yang jelas. Hindari mengedit dokumen asli yang akan digunakan sebagai bukti.
Rujukan utama
UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU ITE sebagaimana terakhir diubah; KUHAP untuk kepentingan pembuktian.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.