Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Dunia Digital

Apa yang dimaksud rekayasa sosial atau social engineering?

Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis agar seseorang menyerahkan informasi, uang, atau akses.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis agar seseorang menyerahkan informasi, uang, atau akses. Pelaku biasanya menciptakan rasa mendesak, takut, atau percaya dengan mengaku sebagai petugas, keluarga, bank, perusahaan, atau institusi lain. Hal yang perlu diperhatikan • Catat fakta secara runtut. • Simpan dokumen dan bukti yang relevan. • Gunakan saluran resmi bila memerlukan penanganan lebih lanjut.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Untuk rekayasa sosial atau social engineering, Polri melalui Pusiknas/Bareskrim terus mengingatkan bahwa modus digital sering memakai platform tiruan, tautan tidak resmi, urgensi palsu, permintaan setoran, atau permintaan data rahasia. Bukti digital perlu diamankan sebelum komunikasi atau akun berubah.

Saluran layanan yang relevan

Hentikan interaksi yang mencurigakan, simpan chat, URL, username, nomor telepon/rekening, bukti transaksi, serta waktu kejadian. Ubah kata sandi bila akun berisiko dan laporkan ke kepolisian bila ada dugaan tindak pidana atau kerugian.

Hal yang perlu dihindari

Jangan mengirim OTP, PIN, kata sandi, atau data identitas; jangan melakukan transfer tambahan untuk “mengembalikan dana”; jangan menghapus percakapan sebelum bukti diamankan.

Rujukan utama

KUHP Nasional, KUHAP, UU ITE sebagaimana terakhir diubah, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗