Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Lalu Lintas

Apa yang perlu dilakukan bila kendaraan menghalangi lalu lintas setelah kecelakaan?

Utamakan pencegahan kecelakaan lanjutan. Bila kondisi aman, dokumentasikan posisi kendaraan dan jejak yang relevan sebelum melakukan pemindahan.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Utamakan pencegahan kecelakaan lanjutan. Bila kondisi aman, dokumentasikan posisi kendaraan dan jejak yang relevan sebelum melakukan pemindahan. Ikuti arahan petugas ketika tiba di lokasi.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Amankan diri dan cegah kecelakaan lanjutan.
  • Periksa korban dan hubungi pertolongan medis bila diperlukan.
  • Dokumentasikan posisi, kerusakan, kondisi jalan, dan saksi setelah keadaan aman.
  • Hubungi polisi/110 dan ikuti arahan petugas.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Dalam kendaraan menghalangi lalu lintas setelah kecelakaan, UU Lalu Lintas mewajibkan pengemudi yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, menolong korban, melaporkan kecelakaan kepada kepolisian terdekat, dan memberikan keterangan. Polisi menangani TKP, pertolongan, pengamanan bukti, kelancaran arus, serta proses penyidikan sesuai keadaan.

Saluran layanan yang relevan

Utamakan korban dan keselamatan lokasi. Hubungi layanan darurat/110 bila perlu, dokumentasikan keadaan secara aman, dan laporkan kepada kepolisian. Bila kendaraan harus dipindahkan demi keselamatan atau kelancaran, dokumentasikan posisi/kondisi sebelum pemindahan bila situasi memungkinkan.

Hal yang perlu dihindari

Jangan meninggalkan lokasi tanpa alasan yang dibenarkan, berdebat hingga mengabaikan korban, memindahkan atau menghilangkan barang bukti secara sembarangan, atau mengejar pihak lain secara berbahaya.

Rujukan utama

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya ketentuan penanganan kecelakaan; KUHAP bila masuk proses pidana.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗