Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Lalu Lintas

Apa yang perlu dipahami tentang penggunaan ponsel saat berkendara?

Menggunakan ponsel saat mengemudi dapat menimbulkan distraksi visual, manual, dan kognitif sehingga memperlambat respons terhadap kondisi jalan.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Menggunakan ponsel saat mengemudi dapat menimbulkan distraksi visual, manual, dan kognitif sehingga memperlambat respons terhadap kondisi jalan. Korlantas Polri terus mengingatkan pengemudi agar tidak melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Pastikan pengemudi dalam kondisi layak dan memiliki dokumen sesuai kendaraan.
  • Gunakan perlengkapan keselamatan dan patuhi rambu/marka.
  • Hentikan kendaraan di tempat aman bila perlu menggunakan ponsel atau ketika kondisi pengemudi tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Materi penggunaan ponsel saat berkendara berkaitan dengan keselamatan dan kepatuhan berlalu lintas. Kewajiban pengemudi, dokumen, kondisi kendaraan, rambu, serta perilaku berkendara dinilai bersama keadaan faktual di jalan.

Saluran layanan yang relevan

Pastikan pengemudi dan kendaraan memenuhi persyaratan, patuhi rambu serta petunjuk petugas, dan gunakan perlengkapan keselamatan. Untuk peristiwa atau penindakan konkret, ikuti prosedur Satlantas/Korlantas yang berlaku.

Hal yang perlu dihindari

Hindari mengemudi dalam kondisi tidak layak, menggunakan ponsel secara mengganggu konsentrasi, mengabaikan perlengkapan keselamatan, atau meminjamkan kendaraan tanpa memastikan kelayakan dan tanggung jawab pengguna.

Rujukan utama

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksana Polri/Korlantas.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗