Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Restorative Justice

Apa hubungan restorative justice dengan kepastian hukum?

RJ tetap memerlukan kepastian prosedur. Syarat perkara, bentuk perdamaian, pemulihan hak, administrasi, dan keputusan penghentian harus mengikuti aturan agar hasilnya tidak bergantung pada negosiasi informal semata.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

RJ tetap memerlukan kepastian prosedur. Syarat perkara, bentuk perdamaian, pemulihan hak, administrasi, dan keputusan penghentian harus mengikuti aturan agar hasilnya tidak bergantung pada negosiasi informal semata.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Sampaikan kepada penyidik bila para pihak memiliki keinginan penyelesaian restoratif.
  • Dokumentasikan kesepakatan dan pemulihan hak korban secara jelas.
  • Pastikan tidak ada paksaan atau tekanan terhadap korban maupun pihak lain.
  • Pahami bahwa keputusan penerapan RJ mengikuti penilaian syarat hukum oleh petugas.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Untuk Apa hubungan restorative justice dengan kepastian hukum, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi rujukan Polri. Keadilan restoratif bukan sekadar pencabutan laporan atau perdamaian pribadi; penerapannya dalam penanganan tindak pidana memerlukan persyaratan materiil/formil dan proses yang ditangani penyidik sesuai kewenangan.

Saluran layanan yang relevan

Bila ingin mengetahui kemungkinan RJ pada perkara konkret, sampaikan kepada penyidik dan siapkan informasi tentang kesepakatan para pihak, pemulihan hak korban, serta kondisi perkara. Keputusan proses tetap berada pada mekanisme yang berwenang.

Hal yang perlu dihindari

Jangan memaksa korban berdamai, menawarkan imbalan untuk mengubah keterangan, atau menganggap surat damai otomatis menghentikan proses. Hindari membuat kesepakatan yang mengabaikan keselamatan atau hak korban.

Rujukan utama

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta KUHAP.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗