Inti yang perlu dipahami
Wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian. Dugaan penipuan membutuhkan penilaian terhadap unsur perbuatan pidana, termasuk cara memperoleh keuntungan atau membuat pihak lain menyerahkan sesuatu. Kegagalan membayar atau memenuhi janji saja tidak otomatis membuktikan penipuan. Hal yang perlu diperhatikan • Hentikan transaksi lanjutan dan jangan kirim OTP atau data autentikasi. • Hubungi bank, dompet digital, marketplace, atau penyedia layanan melalui kanal resmi bila transaksi baru terjadi. • Simpan bukti pembayaran, akun, nomor telepon/rekening, percakapan, dan detail pesanan. • Laporkan melalui kepolisian bila terdapat dugaan tindak pidana.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Pada persoalan wanprestasi dan dugaan penipuan, hubungan kontraktual/perdata harus dibedakan dari dugaan tindak pidana. Tidak terpenuhinya pembayaran atau janji tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana; fakta saat kesepakatan dibuat, dokumen, komunikasi, aliran dana, dan tindakan para pihak perlu dilihat secara utuh.
Saluran layanan yang relevan
Simpan perjanjian, kuitansi, bukti transfer, invoice, percakapan, bukti penyerahan barang/jasa, serta perubahan kesepakatan. Bila ada ancaman atau fakta yang diduga menunjukkan tindak pidana, sampaikan kronologi dan bukti ke layanan kepolisian secara objektif.
Hal yang perlu dihindari
Hindari ancaman, perampasan, penyebaran data pribadi, mempermalukan pihak lain, atau menyimpulkan “penipuan” hanya karena pembayaran terlambat. Jangan mengubah isi percakapan atau dokumen transaksi.
Rujukan utama
KUHP Nasional dan KUHAP untuk dugaan pidana; ketentuan hukum perdata/perjanjian tetap relevan untuk hubungan kontraktual.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.