Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Kamus Hukum

Apa arti terlapor?

Terlapor adalah pihak yang disebut dalam suatu laporan atau pengaduan. Sebutan ini tidak sama dengan tersangka dan tidak membuktikan bahwa orang tersebut bersalah.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Terlapor adalah pihak yang disebut dalam suatu laporan atau pengaduan. Sebutan ini tidak sama dengan tersangka dan tidak membuktikan bahwa orang tersebut bersalah. Hal yang perlu diperhatikan • Perhatikan tahap proses ketika membaca istilah tersebut. • Baca dokumen resmi secara utuh dan jangan mengambil istilah di luar konteks. • Bila istilah muncul dalam surat atau pemeriksaan, minta penjelasan kepada petugas atau penasihat hukum.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Untuk memahami terlapor, penting membedakan status proses dengan kesimpulan bersalah. Status seperti terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana memiliki arti dan tahap berbeda; penilaian bersalah tidak ditentukan oleh opini publik atau sekadar adanya laporan.

Saluran layanan yang relevan

Gunakan istilah sesuai status yang benar dan sumber resmi. Bila berkaitan dengan perkara konkret, minta informasi kepada unit yang menangani dalam batas yang dapat diberikan menurut tahap proses.

Hal yang perlu dihindari

Hindari memberi label “pelaku” kepada seseorang yang statusnya belum diputus secara berkekuatan hukum tetap, serta hindari menyebarkan tuduhan atau identitas untuk menghukum melalui media sosial.

Rujukan utama

KUHAP baru, KUHP Nasional, dan prinsip due process of law yang ditekankan dalam penyuluhan Divkum Polri.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗