Inti yang perlu dipahami
Pemanggilan adalah pemberitahuan resmi agar seseorang hadir dalam proses hukum pada waktu dan tempat tertentu. Surat panggilan perlu dibaca dengan teliti, termasuk identitas, kapasitas orang yang dipanggil, waktu, tempat, dan pejabat yang memanggil. Hal yang perlu diperhatikan • Periksa identitas, kapasitas, tanggal, waktu, tempat, dan pejabat pada surat. • Konfirmasi melalui nomor/unit resmi bila ada bagian surat yang meragukan. • Datang sesuai jadwal atau segera berkoordinasi bila benar-benar berhalangan.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Materi tentang pemanggilan berada dalam ranah hukum acara pidana. Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 menjadi rujukan utama proses pidana. Divkum Polri pada 2026 juga melakukan penyuluhan khusus mengenai perubahan kewenangan, teknik penyidikan, perlindungan hak, dan prinsip due process dalam KUHAP baru.
Saluran layanan yang relevan
Bila Anda terlibat dalam proses konkret, perhatikan isi surat/dokumen, kapasitas Anda dalam pemeriksaan, unit yang menangani, serta nomor registrasi atau laporan. Minta penjelasan kepada petugas atas hal yang belum dipahami dan simpan dokumen yang diterima.
Hal yang perlu dihindari
Jangan menandatangani dokumen yang belum dibaca atau belum dipahami. Jangan menghapus atau mengubah bukti dan jangan menilai status hukum seseorang hanya dari satu tahap proses.
Rujukan utama
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; UU Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah UU Kepolisian; regulasi teknis Polri yang relevan.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.