Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Kamus Hukum

Apa arti bukti elektronik?

Bukti elektronik adalah informasi atau dokumen elektronik yang dapat mempunyai nilai pembuktian sesuai ketentuan hukum.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Bukti elektronik adalah informasi atau dokumen elektronik yang dapat mempunyai nilai pembuktian sesuai ketentuan hukum. Keaslian, konteks, sumber, waktu, dan cara memperoleh data penting untuk dijaga. Hal yang perlu diperhatikan • Simpan tampilan yang memperlihatkan identitas akun, waktu, dan konteks. • Simpan file asli atau ekspor percakapan bila tersedia. • Buat cadangan pada media yang aman dan jangan menghapus sumber asli.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Istilah bukti elektronik digunakan dalam konteks hukum tertentu dan tidak sebaiknya dipisahkan dari tahap proses atau peraturan yang mengaturnya. Dalam pelayanan kepolisian, istilah yang sama dapat memiliki konsekuensi berbeda tergantung kedudukan orang, jenis perkara, dan tahap penanganan.

Saluran layanan yang relevan

Gunakan istilah sesuai dokumen resmi atau penjelasan petugas. Bila menemukan istilah dalam surat panggilan, laporan, SP2HP, atau dokumen lain yang belum dipahami, minta penjelasan sebelum mengambil kesimpulan.

Hal yang perlu dihindari

Hindari menggunakan istilah hukum sebagai label untuk menghakimi seseorang atau menyamakan dua istilah hanya karena terdengar mirip.

Rujukan utama

KUHP Nasional, KUHAP baru, UU Kepolisian, serta regulasi tematik yang sesuai dengan istilah yang dibahas.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗