Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Saksi & Korban

Apa hak dasar korban dalam proses hukum?

Korban berhak atas penanganan yang menghormati martabat, keamanan, informasi, dan kebutuhan pemulihan sesuai jenis perkara.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Korban berhak atas penanganan yang menghormati martabat, keamanan, informasi, dan kebutuhan pemulihan sesuai jenis perkara. Dalam kondisi tertentu tersedia mekanisme pelindungan, restitusi, kompensasi, bantuan, atau hak lain berdasarkan undang-undang.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Simpan dokumen, bukti, dan nomor kontak petugas yang menangani.
  • Sampaikan kebutuhan keamanan, pendampingan, aksesibilitas, atau kondisi kesehatan kepada petugas.
  • Jika ada ancaman, catat dan laporkan segera; jangan mempublikasikan lokasi atau data sensitif.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Dalam pembahasan Apa hak dasar korban dalam proses hukum, perlindungan hak saksi dan korban perlu ditempatkan sejak awal. UU Nomor 3 Tahun 2026 menjadi kerangka terbaru pelindungan saksi dan korban, sementara proses pemeriksaan tetap mengikuti KUHAP. Informasi yang diberikan harus sesuai fakta dan kebutuhan proses.

Saluran layanan yang relevan

Sampaikan kepada petugas bila ada ancaman, kebutuhan perlindungan, kondisi medis, kebutuhan pendampingan, atau keadaan khusus. Simpan dokumen pemeriksaan dan bukti pengeluaran/kerugian bila relevan dengan hak pemulihan.

Hal yang perlu dihindari

Hindari menyebarkan identitas atau keterangan sensitif korban/saksi, menekan korban agar bercerita berulang kali, atau mengarahkan isi keterangan. Keselamatan dan kerahasiaan harus diprioritaskan.

Rujukan utama

UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban; UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗