Inti yang perlu dipahami
Pelindungan saksi dan korban adalah rangkaian tindakan untuk menjaga keamanan serta pemenuhan hak pihak yang membutuhkan pelindungan karena keterlibatannya dalam proses hukum. Bentuk dan mekanismenya mengikuti UU Nomor 3 Tahun 2026 dan ketentuan pelaksana yang relevan. Hal yang perlu diperhatikan • Simpan dokumen, bukti, dan nomor kontak petugas yang menangani. • Sampaikan kebutuhan keamanan, pendampingan, aksesibilitas, atau kondisi kesehatan kepada petugas. • Jika ada ancaman, catat dan laporkan segera; jangan mempublikasikan lokasi atau data sensitif.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Dalam pembahasan pelindungan saksi dan korban, perlindungan hak saksi dan korban perlu ditempatkan sejak awal. UU Nomor 3 Tahun 2026 menjadi kerangka terbaru pelindungan saksi dan korban, sementara proses pemeriksaan tetap mengikuti KUHAP. Informasi yang diberikan harus sesuai fakta dan kebutuhan proses.
Saluran layanan yang relevan
Sampaikan kepada petugas bila ada ancaman, kebutuhan perlindungan, kondisi medis, kebutuhan pendampingan, atau keadaan khusus. Simpan dokumen pemeriksaan dan bukti pengeluaran/kerugian bila relevan dengan hak pemulihan.
Hal yang perlu dihindari
Hindari menyebarkan identitas atau keterangan sensitif korban/saksi, menekan korban agar bercerita berulang kali, atau mengarahkan isi keterangan. Keselamatan dan kerahasiaan harus diprioritaskan.
Rujukan utama
UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban; UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.