Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Keamanan Masyarakat

Apa yang perlu dicatat ketika melihat peristiwa mencurigakan?

Catat waktu, lokasi, ciri umum, arah pergerakan, kendaraan, dan tindakan yang benar-benar terlihat.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Catat waktu, lokasi, ciri umum, arah pergerakan, kendaraan, dan tindakan yang benar-benar terlihat. Jangan mendekat hanya untuk memperoleh foto. Keselamatan saksi lebih penting daripada dokumentasi.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen dan bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi bila memerlukan penanganan lebih lanjut.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Pada materi Apa yang perlu dicatat ketika melihat peristiwa mencurigakan, Pemolisian Masyarakat menempatkan warga sebagai mitra Polri dalam mencegah dan memecahkan masalah kamtibmas. Kemitraan tidak berarti warga mengambil alih kewenangan penegakan hukum atau melakukan tindakan yang membahayakan.

Saluran layanan yang relevan

Untuk persoalan lingkungan, koordinasikan dengan Bhabinkamtibmas/Binmas atau petugas setempat. Untuk kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi segera, gunakan 110. Catat fakta seperti waktu, lokasi, ciri, arah, dan saksi tanpa mengejar risiko.

Hal yang perlu dihindari

Jangan main hakim sendiri, menyebarkan hoaks keamanan, mengejar orang secara berbahaya, memegang barang mencurigakan, atau menyebarkan identitas pihak yang belum terverifikasi.

Rujukan utama

Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, UU Kepolisian beserta perubahannya, dan ketentuan pidana yang relevan.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗