Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Keamanan Masyarakat

Apa yang perlu dipahami tentang ronda dan keamanan lingkungan?

Ronda dapat menjadi bagian dari pencegahan dan komunikasi warga, tetapi tidak memberi kewenangan untuk menggeledah, menghukum, atau menggunakan kekerasan.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Ronda dapat menjadi bagian dari pencegahan dan komunikasi warga, tetapi tidak memberi kewenangan untuk menggeledah, menghukum, atau menggunakan kekerasan. Atur jadwal, kontak darurat, penerangan, dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Kenali Bhabinkamtibmas atau kanal Polmas di wilayah tempat tinggal.
  • Sampaikan masalah kamtibmas dengan fakta dan kebutuhan yang jelas.
  • Libatkan warga secara proporsional untuk pencegahan tanpa mengambil alih kewenangan penegakan hukum.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Pada materi ronda dan keamanan lingkungan, Pemolisian Masyarakat menempatkan warga sebagai mitra Polri dalam mencegah dan memecahkan masalah kamtibmas. Kemitraan tidak berarti warga mengambil alih kewenangan penegakan hukum atau melakukan tindakan yang membahayakan.

Saluran layanan yang relevan

Untuk persoalan lingkungan, koordinasikan dengan Bhabinkamtibmas/Binmas atau petugas setempat. Untuk kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi segera, gunakan 110. Catat fakta seperti waktu, lokasi, ciri, arah, dan saksi tanpa mengejar risiko.

Hal yang perlu dihindari

Jangan main hakim sendiri, menyebarkan hoaks keamanan, mengejar orang secara berbahaya, memegang barang mencurigakan, atau menyebarkan identitas pihak yang belum terverifikasi.

Rujukan utama

Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, UU Kepolisian beserta perubahannya, dan ketentuan pidana yang relevan.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗