Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Hak Masyarakat

Bagaimana cara melaporkan pinjaman online ilegal atau teror penagihan utang?

enanganan Awal & Pengamanan Bukti: Simpan tangkapan layar pesan, riwayat panggilan, dan bukti teror atau intimidasi. Blokir nomor penagih dan amankan akses data pribadi di ponsel. Pelaporan ke Instansi Resmi: OJK (157 / WA 081-157-157-157): Laporkan penagihan tidak beretika dan pinjol ilegal. Satgas PASTI (satgaspasti@ojk.go.id): Kirim bukti aktivitas keuangan ilegal. Kemenkomdigi (aduankonten.id): Minta pemblokiran aplikasi atau tautan pinjol ilegal. Pelaporan Pidana ke Kepolisian: Datangi SPKT Polres/Polsek jika terdapat ancaman, pemerasan, penyebaran data pribadi, atau pencemaran nama baik (pelanggaran KUHP dan UU ITE). Bawa dokumen identitas (KTP), bukti pencairan pinjaman, dan tangkapan layar bukti ancaman.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-10-20 · Diperbarui 2026-10-20
Catatan Edukasi

Informasi bersifat edukatif dan tidak merupakan penilaian atau keputusan atas suatu perkara tertentu.

Langkah penanganan dan pelaporan pinjaman online (pinjol) ilegal serta teror penagihan utang:

1. Penanganan Awal & Pengamanan Bukti

Dokumentasikan Teror: Simpan screenshot pesan singkat, riwayat panggilan, foto/video intimidasi, serta nomor kontak penagih (debt collector).

Putus Akses: Blokir nomor kontak yang melakukan teror dan amankan akses data pribadi di ponsel Anda (kontak, galeri, dan media sosial).

2. Laporkan ke Instansi Resmi

OJK (Otoritas Jasa Keuangan): Laporkan keberadaan pinjol ilegal atau perlakuan penagihan tidak beretika melalui kontak WhatsApp resmi 081-157-157-157, call center 157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal): Kirimkan bukti keberadaan aplikasi/situs pinjol ilegal ke email satgaspasti@ojk.go.id.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi): Buat aduan pemblokiran aplikasi atau tautan pinjol ilegal melalui portal aduankonten.id atau email aduankonten@kominfo.go.id.

3. Pelaporan ke Kepolisian (SPKT Polsek / Polres)

Datangi kantor polisi terdekat untuk membuat Laporan Polisi (LP) jika penagihan memuat unsur tindak pidana, seperti:

Ancaman kekerasan atau pemerasan (Pasal 368 KUHP / UU ITE).

Penyebaran data pribadi atau pencemaran nama baik (Pasal 27A / Pasal 28 UU ITE).

Pengancaman melalui media elektronik (Pasal 29 UU ITE).

Dokumen yang Dibawa saat Melapor:

Kartu Identitas (KTP).

Bukti transfer atau rincian pencairan pinjaman.

Tangkapan layar (screenshot) bukti ancaman, teror, atau penyebaran data pribadi.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana SISDIVKUM Polri · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian SISDIVKUM Polri · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗