Inti yang perlu dipahami
Keadilan restoratif adalah pendekatan penanganan perkara yang menekankan pemulihan, tanggung jawab, serta keseimbangan kepentingan korban dan pelaku. Dalam lingkup Polri, penerapannya harus mengikuti syarat materiil, formil, dan ketentuan khusus; tidak cukup hanya dengan adanya kata “damai”. Hal yang perlu diperhatikan • Sampaikan kepada penyidik bila para pihak memiliki keinginan penyelesaian restoratif. • Dokumentasikan kesepakatan dan pemulihan hak korban secara jelas. • Pastikan tidak ada paksaan atau tekanan terhadap korban maupun pihak lain. • Pahami bahwa keputusan penerapan RJ mengikuti penilaian syarat hukum oleh petugas.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Untuk restorative justice, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi rujukan Polri. Keadilan restoratif bukan sekadar pencabutan laporan atau perdamaian pribadi; penerapannya dalam penanganan tindak pidana memerlukan persyaratan materiil/formil dan proses yang ditangani penyidik sesuai kewenangan.
Saluran layanan yang relevan
Bila ingin mengetahui kemungkinan RJ pada perkara konkret, sampaikan kepada penyidik dan siapkan informasi tentang kesepakatan para pihak, pemulihan hak korban, serta kondisi perkara. Keputusan proses tetap berada pada mekanisme yang berwenang.
Hal yang perlu dihindari
Jangan memaksa korban berdamai, menawarkan imbalan untuk mengubah keterangan, atau menganggap surat damai otomatis menghentikan proses. Hindari membuat kesepakatan yang mengabaikan keselamatan atau hak korban.
Rujukan utama
Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta KUHAP.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.