Inti yang perlu dipahami
Orang yang dimintai keterangan perlu mengetahui dalam kapasitas apa ia diperiksa dan untuk kepentingan apa keterangannya diperlukan. Dalam pemeriksaan formal, isi keterangan harus dicatat secara benar; bila dibuat berita acara, baca atau minta dibacakan sebelum menandatangani dan sampaikan koreksi jika ada bagian yang tidak sesuai.
Langkah yang dapat dilakukan
- Tanyakan dasar dan tujuan permintaan informasi atau dokumen bila belum jelas.
- Simpan salinan dokumen pelayanan yang diterima.
- Sampaikan kebutuhan aksesibilitas, pendampingan, atau kondisi khusus kepada petugas.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Dalam materi Apa hak seseorang ketika dimintai keterangan, pelayanan kepolisian harus memperhatikan hak masyarakat, kejelasan tujuan pelayanan, serta perlakuan yang profesional dan manusiawi. Di sisi lain, masyarakat perlu memberikan informasi yang benar dan mengikuti prosedur yang sah.
Saluran layanan yang relevan
Tanyakan hal yang belum jelas kepada petugas, simpan dokumen pelayanan, dan catat unit/waktu pelayanan. Bila membutuhkan laporan atau pertolongan, gunakan SPKT/110; bila keluhan terkait pelayanan atau personel, gunakan Dumas Presisi.
Hal yang perlu dihindari
Hindari menyerahkan data kepada pihak yang tidak berwenang, menandatangani dokumen yang belum dipahami, atau menyebarkan tuduhan serta data pribadi di ruang publik.
Rujukan utama
UU Kepolisian beserta perubahannya, KUHAP baru, UU Pelindungan Saksi dan Korban, dan regulasi pelayanan Polri yang relevan.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.