Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Hak Masyarakat

Apa hak seseorang ketika dimintai keterangan?

Orang yang dimintai keterangan perlu mengetahui dalam kapasitas apa ia diperiksa dan untuk kepentingan apa keterangannya diperlukan.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Orang yang dimintai keterangan perlu mengetahui dalam kapasitas apa ia diperiksa dan untuk kepentingan apa keterangannya diperlukan. Dalam pemeriksaan formal, isi keterangan harus dicatat secara benar; bila dibuat berita acara, baca atau minta dibacakan sebelum menandatangani dan sampaikan koreksi jika ada bagian yang tidak sesuai.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Tanyakan dasar dan tujuan permintaan informasi atau dokumen bila belum jelas.
  • Simpan salinan dokumen pelayanan yang diterima.
  • Sampaikan kebutuhan aksesibilitas, pendampingan, atau kondisi khusus kepada petugas.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Dalam materi Apa hak seseorang ketika dimintai keterangan, pelayanan kepolisian harus memperhatikan hak masyarakat, kejelasan tujuan pelayanan, serta perlakuan yang profesional dan manusiawi. Di sisi lain, masyarakat perlu memberikan informasi yang benar dan mengikuti prosedur yang sah.

Saluran layanan yang relevan

Tanyakan hal yang belum jelas kepada petugas, simpan dokumen pelayanan, dan catat unit/waktu pelayanan. Bila membutuhkan laporan atau pertolongan, gunakan SPKT/110; bila keluhan terkait pelayanan atau personel, gunakan Dumas Presisi.

Hal yang perlu dihindari

Hindari menyerahkan data kepada pihak yang tidak berwenang, menandatangani dokumen yang belum dipahami, atau menyebarkan tuduhan serta data pribadi di ruang publik.

Rujukan utama

UU Kepolisian beserta perubahannya, KUHAP baru, UU Pelindungan Saksi dan Korban, dan regulasi pelayanan Polri yang relevan.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗