Inti yang perlu dipahami
Bantuan hukum bertujuan membantu orang memahami dan menjalankan haknya dalam proses hukum. Layanan dapat berasal dari advokat atau penyedia bantuan hukum sesuai ketentuan. Masyarakat sebaiknya memastikan identitas pendamping, lingkup bantuan, serta dokumen apa saja yang perlu disiapkan.
Langkah yang dapat dilakukan
- Tanyakan status atau kapasitas dalam proses hukum terlebih dahulu.
- Bila memilih penasihat hukum, pastikan identitas dan kewenangannya jelas.
- Bawa dokumen panggilan atau dokumen perkara agar pendamping memahami konteks.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Pada materi bantuan hukum, pendampingan membantu seseorang memahami kedudukan, hak, kewajiban, serta dokumen yang sedang dihadapi. Dalam proses pidana, hak dan bentuk pendampingan mengikuti kedudukan orang dan tahap proses berdasarkan KUHAP.
Saluran layanan yang relevan
Tanyakan kapasitas Anda dalam proses, bawa surat panggilan atau dokumen perkara, dan gunakan penasihat hukum atau penyedia bantuan hukum yang identitas dan kewenangannya dapat diverifikasi.
Hal yang perlu dihindari
Hindari menyerahkan dokumen asli kepada pihak yang tidak jelas kewenangannya atau mengikuti saran yang mendorong menghilangkan bukti, mangkir tanpa pemberitahuan, atau memberi keterangan tidak benar.
Rujukan utama
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.