Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Hak Masyarakat

Bagaimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan?

Keluhan terhadap pelayanan Polri, perilaku SDM Polri, penyalahgunaan tugas/fungsi/wewenang, atau proses penegakan hukum dapat disampaikan melalui mekanisme Dumas.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Keluhan terhadap pelayanan Polri, perilaku SDM Polri, penyalahgunaan tugas/fungsi/wewenang, atau proses penegakan hukum dapat disampaikan melalui mekanisme Dumas. Perpol Nomor 2 Tahun 2024 mengatur pengelolaan Dumas secara terpadu, sedangkan Dumas Presisi menyediakan kanal elektronik bagi masyarakat.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat nama layanan/unit, waktu, tempat, dan pokok pelayanan yang dikeluhkan.
  • Simpan bukti pendukung seperti nomor laporan, surat, tangkapan layar, atau komunikasi yang relevan.
  • Gunakan Dumas Presisi atau kanal pengaduan resmi Polri bila keluhan terkait pelayanan, perilaku SDM Polri, penyalahgunaan wewenang, atau proses penegakan hukum.
  • Simpan nomor registrasi aduan dan pantau perkembangannya melalui kanal resmi.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Dalam konteks masyarakat dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan, pengaduan mengenai penyelenggaraan pelayanan atau perilaku SDM Polri dikelola melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Perpol Nomor 2 Tahun 2024 menempatkan pengelolaan Dumas sebagai proses terpadu yang profesional, akuntabel, sinergis, dan transparan.

Saluran layanan yang relevan

Untuk keluhan terhadap pelayanan atau personel Polri, gunakan Dumas Presisi dan lengkapi informasi secara faktual. Untuk kejadian pidana atau kebutuhan pertolongan kepolisian, gunakan saluran layanan yang sesuai seperti SPKT atau 110.

Hal yang perlu dihindari

Hindari memasukkan tuduhan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya, menyebarkan data pribadi pihak lain, atau menggunakan pengaduan sebagai sarana tekanan. Bedakan keluhan pelayanan dengan laporan dugaan tindak pidana.

Rujukan utama

Perpol Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri; ketentuan pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗