Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Proses Kepolisian

Apa perbedaan penyelidikan dan penyidikan?

Penyelidikan berfokus pada menemukan dan menilai apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Penyelidikan berfokus pada menemukan dan menilai apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan dilakukan ketika penanganan masuk pada rangkaian tindakan untuk membuat terang tindak pidana dan mengumpulkan bukti sesuai hukum acara. Hal yang perlu diperhatikan • Siapkan identitas dan dokumen yang relevan. • Sampaikan fakta berdasarkan apa yang diketahui atau dialami sendiri. • Simpan dokumen penerimaan, surat panggilan, atau nomor perkara untuk keperluan tindak lanjut.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Catat fakta secara runtut.
  • Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
  • Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Materi tentang penyelidikan dan penyidikan berada dalam ranah hukum acara pidana. Sejak 2 Januari 2026, KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 menjadi rujukan utama proses pidana. Divkum Polri pada 2026 juga melakukan penyuluhan khusus mengenai perubahan kewenangan, teknik penyidikan, perlindungan hak, dan prinsip due process dalam KUHAP baru.

Saluran layanan yang relevan

Bila Anda terlibat dalam proses konkret, perhatikan isi surat/dokumen, kapasitas Anda dalam pemeriksaan, unit yang menangani, serta nomor registrasi atau laporan. Minta penjelasan kepada petugas atas hal yang belum dipahami dan simpan dokumen yang diterima.

Hal yang perlu dihindari

Jangan menandatangani dokumen yang belum dibaca atau belum dipahami. Jangan menghapus atau mengubah bukti dan jangan menilai status hukum seseorang hanya dari satu tahap proses.

Rujukan utama

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; UU Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah UU Kepolisian; regulasi teknis Polri yang relevan.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗