Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Proses Kepolisian

Apa fungsi tanda bukti penerimaan laporan?

Tanda bukti penerimaan menunjukkan bahwa laporan telah diterima secara administrasi dan memuat informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri penanganannya.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Tanda bukti penerimaan menunjukkan bahwa laporan telah diterima secara administrasi dan memuat informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri penanganannya. Simpan dokumen tersebut dan gunakan nomor yang tercantum ketika meminta informasi perkembangan melalui saluran resmi.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Siapkan identitas dan dokumen yang relevan.
  • Sampaikan fakta berdasarkan apa yang diketahui atau dialami sendiri.
  • Simpan dokumen penerimaan, surat panggilan, atau nomor perkara untuk keperluan tindak lanjut.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Untuk Apa fungsi tanda bukti penerimaan laporan, SPKT merupakan pintu pelayanan terpadu bagi laporan dan pengaduan masyarakat. Polri menjelaskan bahwa SPKT menerima dan menangani awal laporan/pengaduan, memberikan bantuan atau pertolongan, serta pelayanan informasi. Laporan adalah awal penyampaian fakta, bukan penetapan bahwa seseorang bersalah.

Saluran layanan yang relevan

Datang ke SPKT Polres Cilegon dengan identitas dan informasi kejadian yang dapat dijelaskan. Simpan dokumen penerimaan yang diberikan. Bila keadaan membutuhkan kehadiran polisi segera, hubungi Call Center Polri 110.

Hal yang perlu dihindari

Jangan menambah fakta yang tidak diketahui, mengubah bukti, atau menganggap laporan otomatis membuktikan kesalahan pihak yang dilaporkan. Hindari mempublikasikan isi laporan yang memuat data pribadi secara sembarangan.

Rujukan utama

KUHAP baru (UU Nomor 20 Tahun 2025), UU Kepolisian beserta perubahannya, dan standar layanan SPKT Polri.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia JDIH BPK (fallback dokumen) · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗