Inti yang perlu dipahami
Perkara pidana berkaitan dengan dugaan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, sedangkan sengketa perdata pada umumnya menyangkut hak dan kewajiban antar pihak seperti perjanjian atau kerugian. Satu peristiwa dapat memiliki aspek berbeda, sehingga klasifikasinya ditentukan dari fakta dan unsur hukum, bukan dari rasa dirugikan semata. Hal yang perlu diperhatikan • Catat peristiwa secara runtut dan pisahkan fakta dari dugaan. • Simpan bukti yang relevan dan identitas saksi bila ada. • Hindari menyebarkan tuduhan sebelum fakta diperiksa melalui proses hukum.
Langkah yang dapat dilakukan
- Catat fakta secara runtut.
- Simpan dokumen atau bukti yang relevan.
- Gunakan saluran resmi sesuai kebutuhan.
Konteks hukum dan pelayanan Polri
Untuk perkara pidana dan sengketa perdata, penilaian pidana harus melihat unsur perbuatan, keadaan, kesengajaan/kelalaian yang relevan, bukti, dan keseluruhan fakta. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026; proses penanganannya mengikuti KUHAP baru.
Saluran layanan yang relevan
Catat kronologi secara runtut, simpan bukti asli, identifikasi saksi atau dokumen yang relevan, dan sampaikan fakta tanpa menambah kesimpulan hukum. Untuk dugaan tindak pidana konkret, gunakan SPKT.
Hal yang perlu dihindari
Jangan mengancam, membalas, main hakim sendiri, menghapus bukti, atau memviralkan identitas pihak hanya untuk memberi tekanan. Hindari memastikan pasal atau kesalahan seseorang tanpa pemeriksaan berwenang.
Rujukan utama
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Batasan informasi
Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.