Logo Polres Cilegon POJOK HUKUM POLRES CILEGON Edukasi Hukum Masyarakat
Pidana Umum

Apa yang perlu dipahami tentang ancaman?

Ancaman dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media digital dan perlu dilihat dari isi, konteks, kemampuan menimbulkan rasa takut, serta tindakan yang menyertainya.

PIC Review KASIKUM POLRES CILEGON · AKP Haogolala Batee, S.H, M.Si · Review terakhir 2026-09-26 · Diperbarui 2026-09-26
Catatan Edukasi

Materi ini menjelaskan ketentuan secara umum. Penanganan perkara konkret tetap bergantung pada fakta, bukti, tahap proses, serta kewenangan petugas dan lembaga yang berwenang.

Inti yang perlu dipahami

Ancaman dapat disampaikan secara langsung maupun melalui media digital dan perlu dilihat dari isi, konteks, kemampuan menimbulkan rasa takut, serta tindakan yang menyertainya. Simpan pesan atau rekaman yang diperoleh secara sah dan hindari membalas ancaman dengan ancaman lain.

Langkah yang dapat dilakukan

  • Simpan pesan, rekaman panggilan bila diperoleh secara sah, nomor/akun, serta waktu ancaman.
  • Jangan membalas dengan ancaman atau melakukan pertemuan sendirian bila merasa tidak aman.
  • Hubungi 110 untuk ancaman yang sedang berlangsung atau membutuhkan respons cepat.

Konteks hukum dan pelayanan Polri

Untuk ancaman, penilaian pidana harus melihat unsur perbuatan, keadaan, kesengajaan/kelalaian yang relevan, bukti, dan keseluruhan fakta. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026; proses penanganannya mengikuti KUHAP baru.

Saluran layanan yang relevan

Catat kronologi secara runtut, simpan bukti asli, identifikasi saksi atau dokumen yang relevan, dan sampaikan fakta tanpa menambah kesimpulan hukum. Untuk dugaan tindak pidana konkret, gunakan SPKT.

Hal yang perlu dihindari

Jangan mengancam, membalas, main hakim sendiri, menghapus bukti, atau memviralkan identitas pihak hanya untuk memberi tekanan. Hindari memastikan pasal atau kesalahan seseorang tanpa pemeriksaan berwenang.

Rujukan utama

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026; UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Batasan informasi

Materi ini merupakan edukasi hukum umum. Penerapan pasal, penetapan status seseorang, penilaian bukti, penggunaan kewenangan, dan keputusan atas perkara konkret bergantung pada fakta serta proses oleh petugas/lembaga yang berwenang.

Dasar / Sumber Hukum

Sumber resmi untuk dipelajari

Tautan berikut membantu pembaca memeriksa sumber regulasi yang menjadi rujukan umum materi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana SISDIVKUM Polri · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana JDIH BPK · Status: active · diverifikasi 2026-09-26
Dokumen ↗ Katalog ↗