Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
Menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 dan mengatur penerbitan SKCK, termasuk transformasi layanan secara elektronik.
Pojok Hukum memprioritaskan SISDIVKUM Polri sebagai rujukan katalog hukum di lingkungan Polri. Bila dokumen langsung belum tersedia atau belum tervalidasi di SISDIVKUM, tautan dokumen dapat menggunakan JDIH resmi lainnya.
DIVISI HUKUM POLRI
Rujukan dokumentasi hukum Polri
SISDIVKUM dikelola Divisi Hukum Polri sebagai sistem informasi hukum satu pintu untuk dokumentasi hukum, manajemen data, layanan informasi hukum, konsultasi hukum, serta evaluasi fungsi hukum pada tingkat Mabes Polri dan satuan wilayah.
Tentang SISDIVKUM ↗Rujukan utama Pojok Hukum untuk informasi hukum dan dokumentasi hukum di lingkungan Polri.
Divisi Hukum Polri ↗ PUUKatalog SISDIVKUM untuk peraturan perundang-undangan.
Divisi Hukum Polri ↗ Peraturan KepolisianKatalog SISDIVKUM untuk Perpol, Perkap, Perkasatfung, Perkapolda, Perkapolres, keputusan, dan produk terkait.
Divisi Hukum Polri ↗ Peraturan LainKatalog SISDIVKUM untuk peraturan dari lembaga/instansi lain yang relevan.
Divisi Hukum Polri ↗ Fallback Dokumen ResmiDigunakan sebagai sumber dokumen resmi bila dokumen langsung belum ditemukan/tervalidasi pada SISDIVKUM.
Badan Pemeriksa Keuangan RI ↗Menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 dan mengatur penerbitan SKCK, termasuk transformasi layanan secara elektronik.
Melakukan penyesuaian ketentuan pidana dan juga mengubah sebagian ketentuan UU No. 1 Tahun 2023.
Mencabut UU No. 13 Tahun 2006 dan UU No. 31 Tahun 2014. Mengatur pelindungan dan hak saksi, korban, pelapor, informan, ahli, restitusi dan kompensasi.
Perubahan ketiga UU Kepolisian. Regulasi ini ditampilkan dalam katalog PUU SISDIVKUM; dokumen langsung menggunakan JDIH BPK sebagai fallback resmi.
Perubahan organisasi Polres/Polsek. Lampiran menyebut Seksi Hukum sebagai Sikum dan memuat Satres PPA dan PPO.
Daftar ini adalah rujukan internal yang dikaitkan dengan materi edukasi. Status suatu regulasi tetap perlu dibaca bersama dokumen resminya.
Mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dalam lingkup Polri.
Diverifikasi: 2026-09-26Mengatur diversi, proses peradilan pidana anak, anak korban dan anak saksi, serta prinsip perlindungan anak.
Diverifikasi: 2026-09-26Status berlaku dengan perubahan. Mengatur kendaraan, pengemudi, lalu lintas, kecelakaan, penyidikan dan penindakan.
Diverifikasi: 2026-09-26Status berlaku dengan perubahan dan sebagian ketentuan dicabut oleh KUHP Nasional.
Diverifikasi: 2026-09-26Mengatur pemberantasan perdagangan orang, hak/penanganan korban, serta peran masyarakat.
Diverifikasi: 2026-09-26